Pertanian merupakan jantung pertahanan bagi ketahanan pangan
Indonesia. Agenda meningkatkan sector pertanian harus menjadi agenda utama
pemerintahan yang baru yang sebentar lagi akan menjadi tugas dari presiden yang
telah terpilih dalam pilpres 9 Juli lalu. Berbagai win solution pun dibutuhkan untuk menjawab tantangan sector
pertanian yang perlu semakin dibenahi oleh pemerintahan yang baru.
“Maju mundurnya suatu Negara bergantung pada sector pertaniannya”,
begitulah ungkapan Bung Karno.. Tanpa pertanian yang maju, ketahanan pangan
tidak akan sukses, dan tanpa ketahanan pangan yang baik, bangsa ini akan
mengalami suatu masalah yang sangat serius yaitu kelaparan dan kemiskinan. Dengan
meningkatkan kesejahteraan petani tentunya akan sangat menentukan prospek
ketahanan pangan di Indonesia untuk ke depannya.
Perjalanan pembangunan pertanian Indonesia hingga saat ini masih
belum dapat menunjukkan hasil yang maksimal jika dilihat dari tingkat
kesejahteraan petani dan kontribusinya pada pendapatan nasional.Badan Pusat
Statistik (BPS) dalam pengumuman statistik perekonomian 2013 di Jakarta, Rabu
(3/2), mencatat kontribusi sektor pertanian terhadap produk domestik bruto
(PDB) hanya sekitar 14%. Padahal potensi pembangunan pertanian yang dimiliki
Indonesia sangat besar dalam artian dapat memberi share lebih dari 14,% apabila ada pembangunan yang betul-betul concern.
Dan yang menjadi duduk
permasalahannya, yaitu karena kekurangan dalam tatanan distribusi, akses, dan konsumsi dari
bahan pangan tersebut. Pada kenyataannya hal ini sangat sulit untuk diatasi,
sehingga menyebabkan kenaikan harga pangan di pasar yang mungkin juga dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal.
Pertumbuhan penduduk Indonesia yang semakin
pesat juga dapat mempengaruhi ketahanan pangan suatu negara. Penduduk Indonesia
pada tahun 2035 diperkirakan akan bertambah menjadi 2 kali lipat. Akibatnya,
dalam waktu 35 tahun yang akan datang Indonesia memerlukan tambahan ketersediaan
pangan yang lebih dari 2 kali jumlah kebutuhan saat ini.
Pembangunan pertanian di masa yang akan datang tidak hanya
dihadapkan untuk memecahkan masalah-masalah yang ada, namun juga dihadapkan
pula pada tantangan untuk menghadapi perubahan tatanan politik di Indonesia
yang mengarah pada era demokratisasi yakni tuntutan otonomi daerah dan
pemberdayaan petani. Oleh karena itu, pembangunan pertanian di Indonesia tidak
saja dituntut untuk menghasilkan produk-produk pertanian yang berdaya saing
tinggi namun juga mampu mengembangkan pertumbuhan daerah serta pemberdayaan
masyarakat.
Maka dari itu, penulis dapat simpulkan bahwa Indonesia membutuhkan
sosok pemimpin yang kuat dalam mewujudkan pembangunan pertanian sebagai tonggak
pembangunan ekonomi nasional. Karena, bukannya hanya kabar burung belaka bahwa
Indonesia adalah Negara agraria. Diharapkan, presiden terpilih yang akan
mengemban amanah rakyat dapat mengerti dan paham betul serta mempunyai konsep
strategis dalam mewujudkan ketahanaan pangan nasional serta dapat mewujudkan masyarakat
Indonesia yang makmur dan sejahtera di era global ini. Hidup Pertanian Indonesia!
Dituliskan oleh : Alfianisa Tongato (Anggota Muda HMI Komisariat FEM Cabang Bogor)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar