Prasarana fisik memegang peranan
penting dalam pembangunan masyarakat indonesia. Masalah-masalah prasarana fisik
yang muncul di tengah-tengah komunitas masyarakat, seringkali telah menghambat pengembangan
potensi daerah dimana masyarakat tersebut tinggal.prasarana fisik ini yang
gencar dibangun oleh pemerintah yang gunanya untuk meningkatkan produktifitas
masayarakat.
Infrasturktur memiliki peran yang luas
dan mencangkup berbagai konteks dalam pembangunan,baik dalam konteks fisik,
lingkungan,ekonomi, sosial budaya, politik dan konteks lainnya. Infrastruktur
merupakan driving force dalam pertumbuhan ekonomi. perannya dalam mengembangkan sebuah wilayah tentu tak diragukan
lagi,sehingga beberapa fakta empiris menyatakan bahwa perkembangan kapasitas
infrastruktur di suatu wilayah akan berjalan sering dengan perkembangan output
ekonomi. disisi lain,eksistensi infrastruktur dalam konteks dinamika suatu
negara atau wilayah mengalami perubahan-perubahan dasar sering dengan
perkembangan atau perubahan kebutuhan. Semakin maju sebuah negara atau
wilayah kebutuhan jenis infrastruktur
akan mengalami perubahan, dimana kontribusi dari infrastruktur sangat menyokong
pertumbuhan ekonomi.
Berbagai polemic peremasalahan kebangsaan yang sedang
dialami oleh Indonesia di mulai dari krisis identitas, kirisis kepercayaan ,krisis moral dan krisis
nasionalisme. Permasalahan yang terlalu komplek yang menggerogoti bangsa ini
bagaikan kanker yang menelan tubuh pengidapnya.
Semua permasalahan ini disebakan olah sebuah sistem pemerintah,disini pemerintah
tidak terlalu fokus menghadapi permasalhan ini, boleh dikatakan serius dalam
menggaji sutau permasalahan tetapi dalam pelaksanaannya pemerintah lepas tangan yang
menyebabkan banyak terjadinya
penyimpangan-pemnyimpangan dalam permasalahan itu sendiri.
Selain dari segi pemerintah kondisi demografi dan manusia yang ada dinegara ini fokusnya rakyat juga tidak mau
bergerak dalam memperbaiki kehidupannya, hubungan mutualisme antara
pemerintah dan dan rakyat akan tercapai apabila keterkaitan antara rakyat dan
pemerintah bisa menjalankan sebuah sistem secara harmonis, rakyat yang
berkualitas adalah rakyat yang mampu hidup mandiri tidak terlalu mengharapkan
sokongan yang lebih dari pemerintah,permaslahan sebuah kebangsaan itu timbul
dari negara itu sendiri bukan dari Negara lain kecuali negara tersebut didesak oleh
kebijakan perpolitikan internasional.
Kondisi kerakyatan bangsa kita tidak lepas dari
kemiskinan,pengangguran,gizi buruk dan kualitas pendidikan. Kemiskinan di
Negara kita kalau dihitung berdasarkana data world bank dengan pendapatan perkapita
sebesar $2 USD jumlah angka kemiskinan mencapai 70%, dimana 50 % nya
terdapat di pedesaan,kebanyakan masyarakat desa bekerja pada bidang
pertanian, jika hal ini didiamkan oleh pemerintah maka tigkat kemiskinan diwilayah pedesaan akan tinggi dan
efeknya urbanisasi akan meningkat,padahal kualitas pekerja tenaga kerja
dipedesaan sama dikota berbeda jauh,kesenjangan pun antara kaum miskin kota dan kaum kaya
kota akan terlihat jelas ini merupakan kunci dari semua
permasalahan itu sendiri yaitu kemiskinan.
Dari sudut pandang ini pemerintah harus mengambil suatu
kebijakan insentif agar permasalahan ini bisa dipecahakan dibutuhkan keseriusan
pemerintah dalam menggaji hal ini, pemerintah harus membangun infrastruktur
social masyarkat,infrastruktur fisik,penurunan harga pajak.
Menciptakan kemandirian suatu rakyat merupakan salah satu
factor penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi bangsa dan meningkatkan
kualitas diri dari kebangsaan itu sendiri jadi pemerintah harus menciptkan
Infrastruktur sosial masyarakat hal ini dapat dilakukan oleh pemerintah dengan meberikan
pelatihan-pelatihan kepada masyarakat agar masyarakat desa tersebut memiliki kualitas
yang tinggi agar bias menciptakan dan memiliki semangat yang tinggi dalam mengembangkan potensi yang
ada diwilayahnya. Output dari kebijakan ini adalah tenaga kerja yang diciptkan
diharpakan mampu mengembangkan potensi yang ada diwilayahnya sendiri dengan
memberikan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Langkah-langkah yang yang
harus dilakukan pemerintah untuk merealisasikan kebijakan ini adalah dengan mendatangkan tenaga
ahli dan bekerjasama sama LSM setempat agar penyuluhan yang di berikan benar-benar
dirasakan oleh masyarakat tersebut, pemerintah tidak harus melakukan birokrasi
karena dengan melukan birokarsi ini peluang untuk korupsi terbuka lebar, untuk
memotong biaya birokrasi ini pemerintah harus melakukan insentif kepada LSM dan
tenaga ahli nya.
Sebagai pelaksanaan system pemerintahan,pemerintah harus
memantau aspek yang meningkatkan produktifitas masyarakat negaranya untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang
tinggi, langkah yang tepat untuk meningkatkan pertumbuhan yaitu
pembangunan infrastruktur fisik dengan memperpaiki pelabuhan dagang, perbaikan
jalan,pembangunan jalan baru, irigasi. Semua hal itu dilakuakan untuk
melancarkan distribusi perdagangan sehingga pertumbuhan ekonomi bias meningkat.
Anggaran APBN harus dialokasikan lebih untuk pembangunan sector ini karena efek
yang diberikan begitu besar dalam, namun kontribusi daerah terhadap pembangunan
infrastruktur di masing-masing wilayah masih kecil. Padahal,alokasi dana
transfer dari pusat kedaerah terus mengalami peningkatan setiap tahun, baik di
pusat maupun di daerah, bisa dilihat dari peningkatan APBD maupun APBN dari
tahun ke tahun semakin meningkat namun peningktan belanja daerah maupun negara
banyak terkuras untuk kepentingan birokrasi.
Walaupun pemerintah pusat telah mengalokasikan dana untuk
pembangunan infrastruktur dalam Anggaran Pedapatan dan Belanja Negara (APBN), namun nilainya tidak cukup jika
dibandingkan dengan kebutuhan infrastrutur. Dana transfer tahun 2011 senilai Rp
412,5 triliun atau 31,23 persen dari total belanja Rp 1320,8 triliun. Pada APBN
perubahan 2012, alokasinya naik menjadi Rp 478,77 triliun atau 30,92 persen
dari total belanja senilai Rp 1548,31 triliun.
Pembangunan infrastruktur disejumlah daerah masih belum
signifikan karena dua faktor, yakni alokasi anggarannya kecil dan kualitas
penyerapan anggaran buruk. Alokasi anggaran menyebabkan pembangunan
infrasturktur didaerah masih kurang sehingga daereah terebut susah untuk
mengalokasikan sumberdaya alamnya secara maximal, penyerapan anggran yangburuk
merupakan dilema negara ini untuk membangun infrastruktur nya padahal
pembangunan infrastuktur merupakan langkah kongrit untuk memajukan uatu
bangsa,bangsa yang bagus memiiki pembangunan infrastrukturnya juga bagus.
Penurunan harga pajak memberikan insentif yang baik untuk
peningktan usaha kecil mandiri (UKM) karena sekitar 70% masyarakat Indonesia
banyak menciptkan usaha kecil mandiri, pajak yang kecil mendorong UKM untuk
berkembang lebih cepat,serta pertumbuhan untuk mengurangi pengangguran bisa
dikurangi, selain itu untuk mendorong UKM ini pemerintah harus memberikan
tingkat suku bunga kridit yang kecil hal ini bertujuan para perushaan UKM bias
menambah modal kegiatan usahanya.
Semua hal diatas dapat mendorong perekonmian kearah yang
lebih baik tetapi kita harus memperhatikan aspek-aspek moral kepincangan
birokrasi yang tidak etis bias mengkacaukan semua kebijakan, perlu nya
kepercyaan public yang tinggi dan integritas pemerintah dalam pelaksanaan
kebijakan ini, bukan semata-mata untuk
menciptakan trand dalam pembaruan tapi ciptkan inovasi pengurangan kemiskinan dengan pertumbuhan
ekonomi yang tinggi, selain itu kita harus meninjau perkembang teknologi,bahwa
kemajuan teknologi abad 21 ini telah memberikan perubahan yang besar untuk
mengefisiensikan kegiatan perekonomian yaitu efisiensi tenaga kerja,waktu dan
peningkatan produktifitas.
Sebagai negara kepulaan terbesar di
dunia, Indonesia memiliki wilayah dengan panjang pantai mencapai 5200 km dan
lembar mencapai 1870 km. Lokasi geografisnya juga sangat strategis (memiliki
akses langsung ke pasar tersar di dunia) karena Indonesia dilewati oleh salah
satu Sea Lane of Communication (SloC), yaitu Selat Malaka, dimana jalur ini
menempati peringkat pertama dalam pelayaran kontainer global.
Berdasarkan data
United Nations Environmental Programme (UNEP, 2009) terdapat 64 wilayah
perairan Large Marine Ecosystem (LME) di seluruh dunia yang disusun berdasarkan
tingkat kesuburan, produktivitas, dan pengaruh perubahan iklim terhadap
masing-masing LME. Indonesia memiliki akses langsung kepada 6 (enam) wilayah
LME yang mempunyai potensi kelautan dan perikanan yang cukup besar, yaitu: LME
34 – Teluk Bengala; LME 36- Laut Cina Selatan; LME 37-Sulu Celebes; LME
38-Laut-laut Indonesia; LME 39-Arafura-Gulf Carpentaria; LME 45–Laut Australia
Utara. Sehingga, peluang Indonesia untuk mengembangkan industri perikanan
tangkap sangat besar.
Selain itu fokus pemerintah untuk
meningkatkan pertumbuhan ekonomi seharus nya dilakukan di wilayah pesisir
karena luas perairan indonesia lebih luas dibandingkan luas daratannya panjang
pantai indonesia yang sangat potensial akan mendorong perekonomian rakyat
pesisir, seharusnya pemerintah membangun pelabuhan-pelabuhan yang menyediakan
sarana dan prasarana seperti kapal pengangkut barang dan gudang penyimpananan
gunanya untuk melancarkan distribusi sehingga dengan adanya hal ini biaya
distribusi bisa ditekan.
Infrastruktur yang mendorng
konektivitas antara wilayah sehingga dapat mempercepat dan memperluas
pembangunan ekonomi Inonesia. Peneyediaan infrastruktur yang mendorong
konektivitas akan menurunkan biaya transportasi dan biaya logistik sehingga
dapat meningkatkan dayasaing produk, dan mempercepat gerak ekonomi termasik
dalam infrastruktur konektifitas ini
adalah pembangunan jalur transportasi
dan teknologi informasi dan komunikasi (TIK),serta seluruh regulasi dan aturan
yang terkait dengannya. Dituliskan oleh Tri Arifin Darsono