Polemic Kebijakan Kebangsaan

Prasarana fisik memegang peranan penting dalam pembangunan masyarakat indonesia. Masalah-masalah prasarana fisik yang muncul di tengah-tengah komunitas masyarakat, seringkali telah menghambat pengembangan potensi daerah dimana masyarakat tersebut tinggal.prasarana fisik ini yang gencar dibangun oleh pemerintah yang gunanya untuk meningkatkan produktifitas masayarakat.

Infrasturktur memiliki peran yang luas dan mencangkup berbagai konteks dalam pembangunan,baik dalam konteks fisik, lingkungan,ekonomi, sosial budaya, politik dan konteks lainnya. Infrastruktur merupakan driving force dalam pertumbuhan ekonomi. perannya dalam  mengembangkan sebuah wilayah tentu tak diragukan lagi,sehingga beberapa fakta empiris menyatakan bahwa perkembangan kapasitas infrastruktur di suatu wilayah akan berjalan sering dengan perkembangan output ekonomi. disisi lain,eksistensi infrastruktur dalam konteks dinamika suatu negara atau wilayah mengalami perubahan-perubahan dasar sering dengan perkembangan atau perubahan kebutuhan. Semakin maju sebuah negara atau wilayah  kebutuhan jenis infrastruktur akan mengalami perubahan, dimana kontribusi dari infrastruktur sangat menyokong pertumbuhan ekonomi.

Berbagai polemic peremasalahan kebangsaan yang sedang dialami oleh Indonesia di mulai dari krisis identitas, kirisis kepercayaan ,krisis moral dan krisis nasionalisme. Permasalahan yang terlalu komplek yang menggerogoti bangsa ini bagaikan kanker yang menelan tubuh pengidapnya.

Semua permasalahan ini disebakan olah sebuah sistem pemerintah,disini pemerintah tidak terlalu fokus menghadapi permasalhan ini, boleh dikatakan serius dalam menggaji sutau permasalahan tetapi dalam pelaksanaannya pemerintah lepas tangan yang menyebabkan  banyak terjadinya penyimpangan-pemnyimpangan dalam permasalahan itu sendiri.

Selain dari segi pemerintah kondisi demografi dan  manusia yang ada dinegara ini fokusnya rakyat juga tidak mau bergerak dalam memperbaiki kehidupannya, hubungan mutualisme antara pemerintah dan dan rakyat akan tercapai apabila keterkaitan antara rakyat dan pemerintah bisa menjalankan sebuah sistem secara harmonis, rakyat yang berkualitas adalah rakyat yang mampu hidup mandiri tidak terlalu mengharapkan sokongan yang lebih dari pemerintah,permaslahan sebuah kebangsaan itu timbul dari negara itu sendiri bukan dari Negara lain kecuali negara tersebut didesak oleh kebijakan perpolitikan internasional.

Kondisi kerakyatan bangsa kita tidak lepas dari kemiskinan,pengangguran,gizi buruk dan kualitas pendidikan. Kemiskinan di Negara kita kalau dihitung berdasarkana data world bank dengan pendapatan perkapita sebesar $2 USD jumlah angka kemiskinan mencapai 70%, dimana 50 % nya terdapat di pedesaan,kebanyakan masyarakat desa bekerja pada bidang pertanian, jika hal ini didiamkan oleh pemerintah maka tigkat kemiskinan diwilayah pedesaan akan tinggi dan efeknya urbanisasi akan meningkat,padahal kualitas pekerja tenaga kerja dipedesaan sama dikota berbeda jauh,kesenjangan pun antara kaum miskin kota dan kaum kaya kota akan terlihat jelas ini merupakan kunci dari semua permasalahan itu sendiri yaitu kemiskinan.

Dari sudut pandang ini pemerintah harus mengambil suatu kebijakan insentif agar permasalahan ini bisa dipecahakan dibutuhkan keseriusan pemerintah dalam menggaji hal ini, pemerintah harus membangun infrastruktur social masyarkat,infrastruktur fisik,penurunan harga pajak.

Menciptakan kemandirian suatu rakyat merupakan salah satu factor penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi bangsa dan meningkatkan kualitas diri dari kebangsaan itu sendiri jadi pemerintah harus menciptkan Infrastruktur sosial masyarakat hal ini dapat dilakukan oleh  pemerintah dengan meberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat agar masyarakat desa tersebut memiliki kualitas yang tinggi agar bias menciptakan dan memiliki semangat  yang tinggi dalam mengembangkan potensi yang ada diwilayahnya. Output dari kebijakan ini adalah tenaga kerja yang diciptkan diharpakan mampu mengembangkan potensi yang ada diwilayahnya sendiri dengan memberikan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Langkah-langkah yang yang harus dilakukan pemerintah untuk merealisasikan kebijakan ini adalah dengan mendatangkan tenaga ahli dan bekerjasama sama LSM setempat agar penyuluhan yang di berikan benar-benar dirasakan oleh masyarakat tersebut, pemerintah tidak harus melakukan birokrasi karena dengan melukan birokarsi ini peluang untuk korupsi terbuka lebar, untuk memotong biaya birokrasi ini pemerintah harus melakukan insentif kepada LSM dan tenaga ahli nya.

Sebagai pelaksanaan system pemerintahan,pemerintah harus memantau aspek yang meningkatkan produktifitas masyarakat negaranya untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, langkah yang tepat untuk meningkatkan pertumbuhan yaitu pembangunan infrastruktur fisik dengan memperpaiki pelabuhan dagang, perbaikan jalan,pembangunan jalan baru, irigasi. Semua hal itu dilakuakan untuk melancarkan distribusi perdagangan sehingga pertumbuhan ekonomi bias meningkat. Anggaran APBN harus dialokasikan lebih untuk pembangunan sector ini karena efek yang diberikan begitu besar dalam, namun kontribusi daerah terhadap pembangunan infrastruktur di masing-masing wilayah masih kecil. Padahal,alokasi dana transfer dari pusat kedaerah terus mengalami peningkatan setiap tahun, baik di pusat maupun di daerah, bisa dilihat dari peningkatan APBD maupun APBN dari tahun ke tahun semakin meningkat namun peningktan belanja daerah maupun negara banyak terkuras untuk kepentingan birokrasi.

Walaupun pemerintah pusat telah mengalokasikan dana untuk pembangunan infrastruktur dalam Anggaran Pedapatan dan Belanja Negara (APBN), namun nilainya tidak cukup jika dibandingkan dengan kebutuhan infrastrutur. Dana transfer tahun 2011 senilai Rp 412,5 triliun atau 31,23 persen dari total belanja Rp 1320,8 triliun. Pada APBN perubahan 2012, alokasinya naik menjadi Rp 478,77 triliun atau 30,92 persen dari total belanja senilai Rp 1548,31 triliun.

Pembangunan infrastruktur disejumlah daerah masih belum signifikan karena dua faktor, yakni alokasi anggarannya kecil dan kualitas penyerapan anggaran buruk. Alokasi anggaran menyebabkan pembangunan infrasturktur didaerah masih kurang sehingga daereah terebut susah untuk mengalokasikan sumberdaya alamnya secara maximal, penyerapan anggran yangburuk merupakan dilema negara ini untuk membangun infrastruktur nya padahal pembangunan infrastuktur merupakan langkah kongrit untuk memajukan uatu bangsa,bangsa yang bagus memiiki pembangunan infrastrukturnya juga bagus.

Penurunan harga pajak memberikan insentif yang baik untuk peningktan usaha kecil mandiri (UKM) karena sekitar 70% masyarakat Indonesia banyak menciptkan usaha kecil mandiri, pajak yang kecil mendorong UKM untuk berkembang lebih cepat,serta pertumbuhan untuk mengurangi pengangguran bisa dikurangi, selain itu untuk mendorong UKM ini pemerintah harus memberikan tingkat suku bunga kridit yang kecil hal ini bertujuan para perushaan UKM bias menambah modal kegiatan usahanya.

Semua hal diatas dapat mendorong perekonmian kearah yang lebih baik tetapi kita harus memperhatikan aspek-aspek moral kepincangan birokrasi yang tidak etis bias mengkacaukan semua kebijakan, perlu nya kepercyaan public yang tinggi dan integritas pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan ini, bukan semata-mata untuk menciptakan trand dalam pembaruan tapi ciptkan inovasi pengurangan kemiskinan dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, selain itu kita harus meninjau perkembang teknologi,bahwa kemajuan teknologi abad 21 ini telah memberikan perubahan yang besar untuk mengefisiensikan kegiatan perekonomian yaitu efisiensi tenaga kerja,waktu dan peningkatan produktifitas.

Sebagai negara kepulaan terbesar di dunia, Indonesia memiliki wilayah dengan panjang pantai mencapai 5200 km dan lembar mencapai 1870 km. Lokasi geografisnya juga sangat strategis (memiliki akses langsung ke pasar tersar di dunia) karena Indonesia dilewati oleh salah satu Sea Lane of Communication (SloC), yaitu Selat Malaka, dimana jalur ini menempati peringkat pertama dalam pelayaran kontainer global.

Berdasarkan data United Nations Environmental Programme (UNEP, 2009) terdapat 64 wilayah perairan Large Marine Ecosystem (LME) di seluruh dunia yang disusun berdasarkan tingkat kesuburan, produktivitas, dan pengaruh perubahan iklim terhadap masing-masing LME. Indonesia memiliki akses langsung kepada 6 (enam) wilayah LME yang mempunyai potensi kelautan dan perikanan yang cukup besar, yaitu: LME 34 – Teluk Bengala; LME 36- Laut Cina Selatan; LME 37-Sulu Celebes; LME 38-Laut-laut Indonesia; LME 39-Arafura-Gulf Carpentaria; LME 45–Laut Australia Utara. Sehingga, peluang Indonesia untuk mengembangkan industri perikanan tangkap sangat besar.

Selain itu fokus pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi seharus nya dilakukan di wilayah pesisir karena luas perairan indonesia lebih luas dibandingkan luas daratannya panjang pantai indonesia yang sangat potensial akan mendorong perekonomian rakyat pesisir, seharusnya pemerintah membangun pelabuhan-pelabuhan yang menyediakan sarana dan prasarana seperti kapal pengangkut barang dan gudang penyimpananan gunanya untuk melancarkan distribusi sehingga dengan adanya hal ini biaya distribusi bisa ditekan.

Infrastruktur yang mendorng konektivitas antara wilayah sehingga dapat mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi Inonesia. Peneyediaan infrastruktur yang mendorong konektivitas akan menurunkan biaya transportasi dan biaya logistik sehingga dapat meningkatkan dayasaing produk, dan mempercepat gerak ekonomi termasik dalam  infrastruktur konektifitas ini adalah  pembangunan jalur transportasi dan teknologi informasi dan komunikasi (TIK),serta seluruh regulasi dan aturan yang terkait dengannya. Dituliskan oleh Tri Arifin Darsono