ERA POLITIK MILITER DEPENDENSIA DI INDONESIA

         Apabila dilihat dari bentuk pemerintahannya, politik di sebuah negara dapat dibedakan menjadi bentuk pemerintahan sipil dan militer. Bentuk pemerintahan ini ditentukan oleh gaya kepemimpinan di sebuah negara tersebut. Untuk Indonesia sendiri, pergulatan antar ranah sipil dan militer ini telah lama berlangsung dan menghasilkan supremasi antar keduanya. Pergulatan tersebut dimulai dengan kepemimpinan Orde Lama Soekarno dan Orde Baru Soeharto yang dikenal dengan SUPERSEMAR-nya. Pada waktu itu kepemimpinan Soekarno dirasa tidak dapat menjaga stabilitas negara dan akhirnya militer merasa harus ikut campur tangan dalam dunia pemerintahan untuk meredam pergerakan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang pergerakannya sudah mulai radikal. Akhirnya Soeharto muncul dengan Orde Barunya dan berhasil meredam aksi PKI tersebut dan bertahan selama kurang lebih 3 dekade di Indonesia. 

                                          - Soekarno & Soeharto (Sumber : Google Images)-

Dalam kurun waktu tersebut Soeharto dapat bertahan dengan gaya pemerintahan “tangan besi”-nya dan berhasil memperkuat keberadaan militer di pemerintahan dengan Dwi Fungsi ABRI-nya. Dengan begitu kestabilan negara Indonesia pada waktu itu dapat bertahan dari ancaman luar negeri bahkan gerakan dalam negeri. Yang pada akhirnya kestabilan negara pada waktu itu harus runtuh oleh munculnya krisis moneter sepanjang tahun 90-an dan berhasil melengserkan Soeharto dari kursi pemerintahannya.

            Setelah runtuhnya era pemerintahan militernya Soeharto tersebut, pemerintahan sipil muncul kembali dengan munculnya beberapa presiden yang berasal dari kalangan sipil di Indonesia yaitu BJ Habiebie, Abdurrahman Wahid serta Megawati Soekarno Putri. Tetapi sayangnya era pemerintahan sipil tersebut tidak dapat bertahan lama seperti era Soeharto. Ketika mulai era pemilu (pemilihan umum) pertama yaitu pada tahun 2004, muncul sosok SBY sebagai presiden Indonesia. Ini menandakan bergulirnya pemerintahan sipil menjadi militer kembali. Dari kelima capres dan cawapres yang lolos yaitu SBY-JK, Mega-Hasyim, Amien-Siswono, Wiranto-Wahid, Hamzah-Agum, hanya 2 capres-cawapres yang murni mengusung pemerintahan sipil sedangkan sisanya adalah gabungan antara sipil-militer.

Pada pemilu tahun 2009 komposisi sipil-militer ini kembali muncul dengan 3 capres-cawapres yang lolos yaitu SBY-Boediono, Mega-Prabowo dan JK-Wiranto dan kembali memenangkan SBY-Boediono sebagai presiden dan wakil presiden sampai sekarang. Nampaknya meskipun Dwi Fungsi ABRI sudah tidak berlaku lagi tapi peran militer di pemerintahan masih kuat. Sampai sekarang dengan akan dilangsungkannya pemilu 2014, capres/cawapres dari latar belakang militer masih bertahan dengan munculnya sosok Wiranto dan Prabowo. Tetapi ada yang menarik pada pemilu 2014 ini. Meskipun kemungkinan Prabowo untuk menjadi presiden kuat tetapi ada saingan terberatnya yang berasal dari kalangan sipil yaitu Jokowi. Dan apabila dilihat dari komposisi yang akan digunakan Jokowi dalam pemerintahannya, nampaknya Jokowi tidak akan memilih cawapres dari latar belakang militer apabila dilihat dari isu koalisi saat ini.

Munculnya sosok Jokowi yang dengan waktu cepat dikenal dan dipuji oleh rakyat dengan gaya egaliter dan blusukannya berhasil membawa Jokowi dari awalnya Walikota Solo, Gubernur DKI Jakarta, sampai sekarang menjadi capres sepertinya menjadi momentum berakhirnya ketergantungan (dependensia) rakyat terhadap pemerintahan militer di Indonesia, terlepas dari faktor lain yang melatarbelakanginya. Itupun dengan asumsi Jokowi memenangi Pemilu 2014 ini dan berhasil mengalahkan Prabowo dan capres-cawapres lainnya. Tetapi setidaknya embrio-embrio paradigma masyarakat tentang pemerintah tidak harus selalu bergaya militer nampaknya sudah mulai tumbuh. Tetapi apabila Jokowi nantinya menang dan tidak berhasil menjaga stabilitas negara seperti era reformasinya BJ Habibie, Gusdur, dan Megawati mungkin saja embrio-embrio yang mulai tumbuh itu bisa mati kembali dan pemerintahan militer muncul kembali.

                                - Jokowi & Prabowo (Sumber : Google Images) -

Menarik memang, supremasi antara sipil dan militer yang saat ini sedang berlangsung akan menentukan gaya pemerintahan Indonesia kedepannya. Bila dihubungkan dengan era globalisasi yang mana peran pemerintahan dibatasi, mungkin pemerintahan militer kurang cocok dengan isu tersebut. Tetapi siapa tau ada proses dinamika dan revolusi gaya pemerintahan militer kedepannya dalam menyesuaikan dengan era globalisasi. Kita nantikan saja kedepannya, mana yang akan muncul. Apakah bentuk pemerintahan sipil yang akan muncul dan rakyat sudah tidak tergantung pada pemerintahan militer? Atau rakyat masih tergantung pada pemerintahan militer? Atau mungkin rakyat tidak peduli bentuk pemerintahan apa yang akan muncul, yang penting rakyat sejahtera dan pancasila dapat ditegakkan dengan benar???

Ditulis oleh : Khoerul Imam Fatwani - Pengurus HMI Cabang Bogor